Pidie Jaya,gagakhitam.com | Keputusan Bupati Pidie Jaya, H. Sibral Malasyi MA, S.Sos, ME, untuk memperpanjang masa tanggap darurat bencana banjir bandang untuk kelima kalinya adalah langkah yang tepat dan diperlukan. Ini menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak meninggalkan korban dan proses rehabilitasi secara terburu-buru. Masa 14 hari ke depan (29 Januari – 12 Februari 2026) harus dimanfaatkan secara maksimal untuk pemulihan infrastruktur dasar, sanitasi, dan pemenuhan hak-hak dasar warga terdampak.
Namun, di tengah upaya berat ini, ada satu kekhawatiran kolektif yang mengemuka dari masyarakat, khususnya yang beraktivitas di Ibu Kota Kabupaten, Meureudu: debu dan tanah lumpur yang masih menjadi “tamu tak diundang” pasca-bencana. Aktivitas pengangkutan material sisa banjir yang intensif, meski vital, telah menyisakan partikel debu yang mengepul di jalan-jalan protokol, mengganggu kesehatan, kebersihan, dan kenyamanan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kekhawatiran ini menjadi sangat relevan ketika kita menyongsong 1 Ramadan 1447 H yang diperkirakan jatuh pada 19 Februari 2026. Hanya berselang tujuh hari setelah masa tanggap darurat berakhir. Ramadan adalah bulan suci yang di dalamnya terdapat ibadah puasa yang membutuhkan kekhusyukan dan kondisi lingkungan yang mendukung, termasuk udara yang bersih. Para pedagang, terutama penjual makanan berbuka dan kebutuhan pokok, juga sangat berharap lokasi usahanya steril dari debu demi keamanan dan kenyamanan konsumen.
Oleh karena itu, kami menyampaikan seruan dan harapan kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya:
1. Integrasikan Agenda Pembersihan Debu dalam Rencana Akhir Tanggap Darurat. Masa 14 hari perpanjangan ini harus sudah memuat perencanaan teknis untuk intensif pembersihan debu di kawasan publik dan protokol Meureudu. Pengangkutan tanah lumpur perlu diatur jadwal dan rutenya secara ketat untuk meminimalisasi dampak.
2. Tetapkan “Masa Tenang” Pengangkutan Material. Menjelang dan selama bulan Ramadan, pengangkutan tanah lumpur di kawasan permukiman padat dan pusat kota harus benar-benar dihentikan atau dialihkan. Ini bukan hanya untuk kebersihan, tetapi sebagai bentuk penghormatan terhadap ibadah warga dan keberkahan bulan Ramadan.
3. Lakukan Pembersihan Menyeluruh Sebelum Ramadan. Pemerintah perlu mengerahkan semua sumber daya untuk memastikan Meureudu dan kawasan publik lainnya benar-benar bersih dari debu sebelum 19 Februari 2026. Ini adalah bentuk layanan publik dan perhatian terhadap spiritualitas warga.
4. Komunikasikan Rencana Ini dengan Transparan. Masyarakat perlu tahu jadwal pengangkutan, rencana pembersihan, dan komitmen pemerintah untuk menyambut Ramadan dengan kondisi bersih. Komunikasi yang baik akan menenangkan dan mengedukasi publik.
Kami sepenuhnya memahami bahwa bencana yang kita alami adalah musibah besar yang membutuhkan waktu dan proses panjang untuk pulih. Tidak ada yang menginginkan keadaan seperti ini. Namun, momentum Ramadan yang suci harus menjadi titik tolak bagi pemulihan yang lebih beradab dan berempati.
Mari kita wujudkan Pidie Jaya yang tidak hanya pulih secara fisik dari bencana, tetapi juga siap menyambut Ramadan dengan lingkungan yang bersih, udara yang lebih segar, dan hati yang lebih khusyuk. Pemerintah dan masyarakat harus bergandengan tangan. Pemerintah dengan kebijakan dan eksekusinya, masyarakat dengan kesabaran dan partisipasinya.
Semoga Ramadan hanya beberapa hari lagi kita lalui dalam kondisi yang lebih baik, lebih bersih, dan penuh berkah. Pidie Jaya Bangkit, Menyambut Ramadan dengan Suci! (CM)
