PIDIE JAYA,gagakhitam.com | Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya dalam menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penanganan pascabencana diwujudkan melalui pelaksanaan uji publik hasil verifikasi rumah rusak. Langkah strategis ini digelar untuk memastikan bantuan pemerintah, khususnya hunian sementara (huntara), benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh warga yang paling membutuhkan.
Bupati Pidie Jaya, H. Sibral Malasyi, MA, S.Sos., ME, secara langsung memimpin rapat penyampaian informasi uji publik tersebut di Posko Media Center Tanggap Darurat Gedung MTQ, pada Sabtu (31/1/2026). Rapat penting ini dihadiri secara lengkap oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan instansi teknis terkait, serta para awak media.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam arahannya, Bupati Sibral Malasyi menegaskan bahwa uji publik bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah kebutuhan dan wujud nyata pemerintahan yang terbuka. “Uji publik ini merupakan komitmen kami dalam menjunjung transparansi dan akuntabilitas penanganan bencana. Keakuratan data adalah kunci utama keberhasilan seluruh program pemulihan,” tegas Bupati.
Ia menjelaskan, data yang diuji publik tersebut terutama akan digunakan untuk menetapkan penerima bantuan huntara, yang diperuntukkan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat dan dinyatakan tidak layak huni pasca-bencana banjir dan longsor yang melanda wilayahnya.
“Melalui uji publik ini, kami membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat, tokoh adat, geuchik, dan media untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun sanggahan. Data yang benar dan telah disepakati bersama inilah yang akan menjadi dasar kebijakan kami. Tujuannya jelas, agar tidak ada satu pun masyarakat terdampak yang terabaikan atau merasa dirugikan dalam proses pemulihan ini,” papar Sibral Malasyi.
Bupati juga menyoroti peran vital media massa dalam proses ini. Keterlibatan awak media, menurutnya, tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai mitra pengawasan publik yang menjaga objektivitas. “Peliputan dan verifikasi dari rekan-rekan media sangat kami hargai. Ini membantu menjaga kepercayaan publik dan memastikan setiap langkah kami dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Proses verifikasi lapangan yang mendahului uji publik ini melibatkan tenaga gabungan dari aparatur pemerintah desa (gampong), instansi teknis seperti BPBD dan Dinas PUPR, serta unsur TNI dan Polri. Model kolaborasi ini dirancang untuk memperkuat validitas data di lapangan dan mencegah terjadinya tumpang tindih atau kesalahan pencatatan.
Dengan dilaksanakannya uji publik, Pemkab Pidie Jaya berharap dapat meminimalisir potensi keluhan dan kesalahpahaman di kemudian hari. Seluruh data yang telah diklarifikasi dan disepakati akan menjadi database yang solid untuk penyaluran bantuan tahap selanjutnya, rehabilitasi prasarana, hingga program rekonstruksi jangka panjang.
“Harapan kami, dengan dasar data yang kuat dan disepakati bersama, proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih tertib, cepat, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah akan terus hadir mendampingi masyarakat terdampak dan menyampaikan setiap perkembangan penanganan bencana secara terbuka kepada publik,” pungkas Bupati Sibral Malasyi menutup rapat.
Kegiatan uji publik ini rencananya akan dilaksanakan secara bertahap di titik-titik lokasi terdampak berat, mengacu pada hasil verifikasi yang telah dikompilasi, sehingga memudahkan partisipasi masyarakat langsung untuk melakukan kroscek data. (CM).
