MEUREUDU,PIDIE JAYA,gagakhitam.com | Dua bulan setelah bencana banjir bandang melanda Pidie Jaya pada 26 November 2025, luka itu masih terasa dalam. Bukan hanya di rumah-rumah warga, tetapi juga di jantung perekonomian masyarakat: Koperasi Unit Desa (KUD) Meurah Jaya, yang melayani Kecamatan Meureudu dan Meurah Dua. Koperasi yang pernah menjadi kebanggaan nasional di era keemasan koperasi Indonesia kini teronggok luka, fasilitasnya hancur, dan aktivitasnya terpukul mandek.
Ridwan Husen, Ketua KUD Meurah Jaya, dengan suara berat memaparkan kondisi mengenaskan yang menerpa koperasi teladan di era 80-90 an itu. Saat Bustanil Arifin menjadi Menteri Koperasi, KUD Meurah Jaya adalah salah satu contoh kesuksesan pemberdayaan ekonomi desa. Kini, bangunannya di Jalan Iskandar Muda, Gampong Rhing Blang, Meureudu, menyisakan kepiluan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kerusakannya sangat parah. Pagar sekeliling kompleks KUD roboh rata dengan tanah. Mesin kilang padi, yang merupakan tulang punggung pelayanan kepada petani, rusak berat dihantam air bah dan terendam lumpur. Beberapa dinding pabrik pengolahan juga retak dan ambles. Belum lagi fasilitas transportasi dan peralatan pendukung lainnya,” ujar Ridwan Husen kepada Cek Mad dari media ini, Senin (26/1/2026).
Secara keseluruhan, kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Namun, yang lebih menyedihkan adalah dampak berantainya. Dengan kilang padi lumpuh, ribuan petani anggota di dua kecamatan kesulitan mengolah hasil panen mereka. KUD yang seharusnya menjadi penyangga di masa sulit, justru ikut menjadi korban.
“Kondisi ini sangat memprihatinkan. Semua anggota kami di dua kecamatan ini adalah korban langsung banjir bandang. Mereka sedang berjuang membenahi rumah dan kehidupan masing-masing. Lumpur yang masih menumpuk di area KUD pun tidak bisa kami gotong royong bersihkan karena tenaga kami tersita untuk pemulihan diri sendiri. Kami benar-benar dalam keadaan tidak berdaya,” papar Ridwan Husen dengan nada harap.
Ia pun menyampaikan seruan mendesak kepada pemerintah. “Kami hanya bisa berharap dan memohon perhatian serius dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM. Juga dari Dinas Koperasi Provinsi Aceh dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Pidie Jaya. KUD ini bukan hanya asset bisnis, tapi juga asset sejarah pergerakan koperasi. Butuh intervensi cepat untuk rehabilitasi total agar kami bisa kembali melayani masyarakat,” tambahnya.
Keprihatinan ini bukan tanpa alasan. Kehancuran KUD Meurah Jaya ibarat memutus salah satu urat nadi ekonomi warga. Pemulihannya bukan sekadar membangun fisik, tetapi juga mengembalikan kepercayaan dan fungsi kelembagaan yang telah puluhan tahun dibangun.
Diharapkan, laporan ini menjadi peringatan bagi semua pihak bahwa pemulihan pascabencana harus holistik, menyentuh tidak hanya sektor permukiman tetapi juga pusat-pusat ekonomi kerakyatan seperti koperasi. Kebangkitan KUD Meurah Jaya dari lumpur duka ini akan menjadi simbol kebangkitan ekonomi warga Pidie Jaya pascabencana. (CM)
